Denpasar, Bali Daily – Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang tahun 2026 menjadi sorotan aksi kamisan Bali yang digelar di titik nol kota Denpasar pada Kamis (a5/10/2026) petang. Aksi yang digelar para seniman, buruh dan mahasiswa itu, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah yang berdampak pada kesehatan masyarakat tersebut.
“Seniman harus melawan dan bergabung bersama rakyat untuk menyuarakan isu kebakaran hutan. Jangan sampai isu ini tenggelam dengan isu para elite yang sedang terjadi sekarang. Kita harus fokus kepada hutan yang dibakar dan belum padam,” ungkap seorang seninam, Andi RhaRhaRha dalam aksi di depan Patung Catur Muka Denpasar, Kamis sore (5/10/2026) petang.
Andi mengaku, seniman memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan perlawanan. Tidak hanya melalui aksi turun ke jalan, tetapi juga lewat puisi, poster hingga pertunjukan seni.
Andi juga mengkritik penanganan hukum kasus karhutla yang menurut pandangannya belum menyentuh pihak-pihak yang dianggap memiliki peran besar dalam kerusakan hutan.
“Selama ini yang ditangkap selalu level bawah, bukan bos-bos pembalak hutan. Kita tahu siapa yang membawa hutan, siapa yang membakar hutan, orang-orang yang memiliki kekuasaan,” ujarnya.
Data Kementerian Kehutanan, karhutla nasional periode Januari hingga Maret 2026 telah mencakup luas sekitar 55.324,2 hektare. Wilayah terparah di Kalimantan Barat dan Riau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahkan menetapkan status Siaga Darurat Karhutla lebih awal, yaitu mulai 2 Februari 2026.
Sementara periode Maret hingga Agustus, Titik api dan kejadian karhutla mengalami lonjakan signifikan di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang memicu kabut asap pekat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga November 2026, total kejadian bencana karhutla telah menembus ribuan kejadian dengan luas lahan terdampak yang meluas di berbagai provinsi, seperti wilayah Papua Selatan dan Kalimantan.
Aksi Kamisan Bali Kembali Soroti Upah Layak Bali
Koordinator Aksi Kamisan, John Gerald menjelaskan, aksi tersebut tak hanya menyuarakan tentang karhutla. Tapi juga mendesak Pemerintah Provinsi Bali segera merealisasikan kenaikan upah minimun di Bali menjadi Rp5,2 juta. Selain itu, pemerataan akses pendidikan, penyelesaian persoalan agraria, serta pengesahan peraturan daerah untuk melindungi pekerja sektor perikanan.
“Tuntutan kenaikan upah didasarkan pada beban biaya hidup masyarakat Bali yang dinilai belum sebanding dengan besaran upah minimum saat ini,” kata John.
John menyebut, aksi kamisan pada pekan lalu telah ditemui oleh Gubernur Bali. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut konkret atas tuntutan massa aksi. Pihaknya akan terus menyuarakan tuntutan tersebut melalui berbagai kesempatan aksi. Namun jika hingga 16 November belum ada kepastian, massa berencana kembali turun ke jalan. (*)
